BTS Kembali Menjadi Sorotan setelah Politisi Korea Selatan Menyebut Nama Grup Tersebut dalam Menanggapi Permohonan Bebas Wajib Militer Atlet Sepak Bola Nasional
Di Korea Selatan, masyarakat sangat sensitif terhadap persoalan keadilan dalam menjalankan wajib militer. Karena itu, sistem pembebasan atau pengganti wajib militer khusus bagi atlet dan seniman sudah laama menjadi isu yang kontroversial dan rumit. BTS sendiri pernah menghadapi banyak kontroversi terkait wajib militer pada 2020-2021, meskipun grup tersebut tidak pernah menuntut atau meminta perlakuan khusus. Setelah seluruh anggota BTS secara bertahap menjalani dan menyelesaikan wajib militer mereka, sorotan publik terhadap grup global tersebut akhirnya mulai mereda.
Namun, isu sensitif ini kembali mencuat setelah beberapa pemain tim nasional sepak bola Korea Selatan—yang baru saja meraih medali emas di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 (ASIAD)—secara terbuka menempatkan “pembebasan wajib militer” sebagai tujuan utama mereka, bahkan menyebutnya sebagai hadiah atas kemenangan mereka, bahkan menyebutnya sebagai hadiah ataskemenangan mereka.
Meskipun berhasil mencetak sejarah dengan memenangkan Asian Games untuk keempat kalinya secara berturut-turut, para pemain tersebut bukannya mendapatkan ucapan selamat, tetapi justru harus meminta maaf satu per satu. Bahkan, Asosiasi Sepak Bola Korea (KFA) juga terpaksa menundukkan kepala dan meminta maaf. Kontroversi khusus karena adanya kesan bahwa mereka “bermain semata-mata demi mendapatkan kebebasan wajib militer.” Kritik ini kemudian berkembang, tidak lagi hanya ditujukan kepada pernyataan salah seorang pemain, tetapi juga kepada sistem pembebasan wajib militer itu sendiri.
Dalam situasi tersebut, hal yang cukup menarik adalah beberapa anggota parlemen Korea Selatan justru membawa nama BTS sebagai contoh ketika justru membawa nama BTS—grup yang telah membantu meningkatkan martabat negara di panggung dunia namun tetap menyelesaikan seluruh masa wajib militer mereka dan baru saja kembali pada bulan April—sebagai contoh saat mengkritik sikap para pemain tersebut. Di saat yang bersamaan, pernyataan tersebut kembai memicu pembahasan mengenai kemungkinan menghapus atau melakukan reformasi mendasar terhadap sistem wajib militer khusus bagi atlet dan seniman.
Pada tanggal 4 Oktober, Na Kyung-won, anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), menulis di akun pribadinya. “Kita harus secara bertanggung jawab untuk mulai membahas perubahan mendasar terhadap sistem pembebasan wajib militer bagi bidang seni dan olahraga, sehingga dapat dibentuk sistem wajib militer yang adil dan dapat diterima oleh seluuruh generasi muda Korea Selatan.”
Na mengatakan bahwa pada masa ketika Korea Selatan masih memiliki sedikit cara untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia, sebuah medali memang bisa menjadi sarana penting untuk meningkatkan citra negara. “Namun, sekarang situasinya berbeda. Dunia sudah mengena Korea melalui K-pop, drama Korea, semikonduktor, ponsel pintar, dan industri otomotif,” ujarnya.
Secara khusus, ia menyebut BTS sebagai contoh yang paling jelas. “Bahkan BTS, yang meningkatkan martabat nasional di panggung global melebihi dari siapa pun, tetap melaksanakan kewajiban militer mereka,” tegas Na. “Sekarang, alasan ‘meningkatkan prestise nasional’ saja sdah tidak lagi cukup untuk meyakinkan masyarkat.”
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar cabang olahraga dan bidang seni yang saat ini berhak mendapatkan keuntungan dari sistem wajib militer khusus ditinjau kembali agar lebih sesuai dengan posisi Korea Selatan sebagai sebuah negara saat ini. Ia juga menyarankan agar dipertimbangkan sistem yang memperhitungkan akumulasi prestasi seseorang dalam berbagai kompetisi internasional, alih-alih hanya bergantung pada satu kemenangan atau satu pencapaian tertentu.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea, Kim Byung-Joo,menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, sistem wajib milter khusus bagi seniman dan atlet “perlu seger ditinjau dan disesuaikan.”
Ia menyoroti ketidakseimbangan antara berbagai bidang dalam masyarakat modern. “Meningkatkan martabat nasional tidak lagi terbatas pada olahraga atau seni. Korea telah bergabung dalam jajaran negara maju di semua bidng, dan sektor-sektor semikonduktor yang memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dalam hal tersebut saat ini,” katanya.
Secara khusus, ia turut menyoroti ketidakseimbangan antara berbagai bidang di masyarakat modern, menegaskan, “Belum lama ini, terjadi perdebatan besar mengenai apakah BTS seharusnya dibebaskan dari wajib militer mengingat kontribusi mereka yang sangat besar terhadap kepentingan nasional. Namun, mereka tetap menjalankan kewajiban pertahanan negara. Yang paling dihargai oleh generasi muda saat ini adalah keadilan.”
Pernyataan para politisi tersebut dengan cepat mendapatkan dukungan kuat dari warganet Korea. Banyak kritik bermunculan dengan komentar-komentar seperti, “Bahkan BTS saja menjalankan kewajiban militer mereka.” Perdebatan mengenai sistem ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah masuk akal memberikan manfaat wajib militer yang hampir sama kepada setiap perai medali emas, padahal tingkat persaingan dan poisisi suatu cabang olahraga di tingkat internasional bisa sangat berbeda.
Saat ini, Korea Selatan memiliki sistem yang memungkinkan atlet yang meraih peringkat ketiga atau lebih tinggi di Olimpiade, atau memenangkan medali emas di Asian Games, untuk memenuhi kewajiban militernya militernya sebagai bagian dari tenaga khusus di bidang seni dan olahraga.
Meskipun sering disebut sebagai “pembebasan wajib militer,” secara hukum kewajiban mereka sebenarnya tidak benar-benar hilang. Mereka yang memenuhi syarat tetap harus menjalani pelatihan dasar militer selama tiga minggu. Setelahnya, mereka tetap harus menjalankan aktivitas di bidang profesionalnya selama 34 bulan sekaligus menyelesaikan total 544 jam kegiatan sukarela (volunteer) dengan menggunakan keahlian profesional mereka.
Namun, tidak harus menjalani dinas aktif sebagai tentara di pangkalan militer, sekaligus tetap dapat melanjutkan karier sebagai atlet profesional, tetap dianggap sebagai keuntungan besar bagi para atlet elite.
Menurut Yonhap News, jika dibandingkan dengan negara lain, sistem Korea Selatan juga dianggap relatif longgar. Ada banyak negara yang memang masih menerapkan wajib militer, tetapi memberikan berbagai kemudahan kepada atlet-atlet terbaik agar mereka dapat tetap berlatih dan mengikuti kompetisi internasional. Namun, menghapus kewajiban untuk menjalani dinas aktif hanya berdasarkan satu medali masih tergolong jarang.